 |
| Farid Mamma SH, MH |
Makassar, 18 September 2023 - Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), Anggaraini Rauf, memberikan penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan proyek gedung baru di BBKPM Makassar. Menurutnya, pihaknya telah segera mengambil tindakan tindaklanjut terhadap temuan tersebut dengan serius.
Anggaraini Rauf mengklaim bahwa kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut telah mengembalikan dana yang dimaksud oleh BPK. Ini mencakup jumlah yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti konkret terkait dengan proses pengembalian dana tersebut.
Dengan demikian, Anggaraini Rauf berpendapat bahwa masalah ini dapat dianggap sudah selesai. Dia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk mengatasi temuan BPK dan bahwa pengembalian dana merupakan bukti komitmen mereka dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Meski begitu, aktivis anti korupsi di Kota Makassar, yang dipimpin oleh Direktur Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan, Farid Mamma SH, MH, tetap menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tahap pengadilan guna memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Dalam seruannya kepada media pada hari Senin (18/9/2023), Farid Mamma menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan cepat dalam menghadapi kasus korupsi. Ia dan kelompok aktivisnya berharap agar Kejaksaan Tinggi Sulsel dapat mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Pengungkapan kasus ini menjadi sangat penting karena telah mencuri perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Farid Mamma dan rekan-rekannya percaya bahwa mengungkap kebenaran tentang kasus ini adalah langkah pertama menuju perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan di Kota Makassar.
Mereka berharap agar hukum tidak hanya tajam ke atas, tetapi juga tajam ke bawah, sehingga semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi, termasuk Kepala Balai BBKPM, PPK, kontraktor, dan konsultan, dapat diproses hukum dengan cepat dan adil.
Selain itu, aktivis anti korupsi ini juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk memperluas penyelidikan ke pengadaan barang dan jasa di Balai Kesehatan Paru Makassar. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ke tahap pengadilan, untuk memastikan bahwa kebenaran dan keadilan prevails.
#mds
0 Comments